INDUSTRIINDONESIA, JAKARTA – Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah yang berupaya untuk menstimulasi ekonomi kelompok kelas menengah bawah yang saat ini mengalami tekanan. Hal ini menurutnya, bisa menjadi tanda bahwa pemerintah memiliki perhatian pada kondisi masyarakat yang rentan.
“Namun, jika stimulus diberikan dengan tujuan mempersiapkan masyarakat agar dapat menghadapi kenaikan PPN menjadi 12 persen, pendekatan tersebut sangatlah keliru dan tidak bijak. Terutama karena stimulus tersebut bersifat sementara sementara kenaikan PPN bersifat permanen,” kata Anwar sat dihubungi, Kamis (28/11/2024).
Ia menyatakan kebijakan semacam ini berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa mengatasi akar persoalan. Stimulus yang diberikan selama tiga bulan mungkin saja, dalam skenario optimis, mampu mendorong sedikit perbaikan pada daya beli dan perekonomian masyarakat.
“Namun, ketika stimulus itu selesai dan PPN yang lebih tinggi mulai berlaku, beban finansial yang timbul dari kenaikan pajak akan segera menggerus kembali daya beli mereka,” ujarnya.
Anwar meyakini bahwa tanpa perbaikan struktural pada ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi kelompok menengah bawah akan kembali terpuruk setelah periode stimulus berakhir.
“Pemberian bansos kepada kelas menengah selama tiga bulan saja, apalagi dalam konteks penundaan kenaikan PPN sebesar 12 persen tidak akan cukup untuk mengatasi kejatuhan ekonomi yang mereka alami, apalagi mengembalikan mereka ke posisi sebelum terpuruk,” ujarnya lagi.
Bansos yang bersifat sementara hanya memberikan bantuan jangka pendek tanpa menyelesaikan persoalan struktural yang menyebabkan rentannya posisi kelas menengah. Ketika bansos berakhir dan PPN 12 persen diberlakukan, daya beli kelas menengah kemungkinan besar akan kembali tergerus, bahkan bisa jatuh lebih dalam.
“Untuk mendukung kelas menengah secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan kenaikan PPN, langkah-langkah mitigasi yang lebih strategis daripada sekadar pemberian bansos tunai maupun barang harus diutamakan,” kata Anwar.
Beberapa langkah yang dimaksud, yaitu pertama, pemerintah perlu melakukan pengurangan beban kebutuhan pokok. Dimana, pemerintah perlu memastikan barang dan jasa kebutuhan pokok tetap terjangkau, terutama bagi kelas menengah dan bawah. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperluas daftar barang dan jasa yang bebas PPN atau dikenakan tarif PPN yang lebih rendah.
“Dengan begitu, barang seperti bahan makanan, layanan kesehatan, pendidikan, serta transportasi publik tidak terdampak langsung oleh kenaikan tarif PPN. Hal ini akan menjaga daya beli masyarakat dan melindungi konsumsi domestik sebagai pilar utama perekonomian,” paparnya.
Kedua, lanjutnya, subsidi langsung berbasis konsumsi utama seperti untuk listrik, bahan bakar, atau transportasi publik, harus diberikan kepada rumah tangga kelas menengah dan bawah. Pendekatan ini lebih efisien dibanding bansos umum karena langsung menyasar pengeluaran terbesar mereka.
Ketiga, dukungan pada sektor UMKM dan wirausaha kecil. Banyak kelas menengah bergantung pada sektor UMKM dan wirausaha kecil sebagai sumber penghasilan. Pemerintah harus memberikan kebijakan khusus seperti kredit murah dengan bunga rendah, akses pelatihan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing, serta pembukaan pasar melalui program kemitraan atau promosi produk lokal.
“Dukungan ini tidak hanya membantu kelas menengah tetap bertahan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” pungkasnya.(Sheva Ramadhan)
