INDUSTRINDONESIA.ID, JAKARTA – Situasi Timur Tengah terus memanas. Minggu dini hari, ratusan rudal Iran, Irak dan Yaman, ditembakan ke wilayah Israel. Serangan yang diklaim oleh Iran tersebut, disebut-sebut sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang telah menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024 lalu.
Selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, eskalasi konflik ini juga dinilai akan berdampak kepada perekonomian global serta meningkatkan risiko makroekonomi bagi perekonomian Indonesia.
Guna menjaga kondusifitas perekonomian nasional, pemerintah dalam hal ini akan melakukan langkah antisipatif, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam rapat terbatas dengan seluruh unsur Kedeputian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan sejumlah Duta Besar pada Senin (15/04).
“Rambatan dampak (eskalasi konflik) kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (Selasa, 16/04). Namun langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya,” ungkap Menko Airlangga, dilansir dari laman Kemenko Perekonomian.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa konflik tersebut juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa.
Secara fundamental, perekonomian Indonesia relatif masih cukup kuat, Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5% dengan inflasi yang terkendali. Sampai dengan Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus, dan menopang Cadangan Devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat.
“Pastinya Pemerintah tidak tinggal diam, kita akan siapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Tentunya tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik mesti kita jaga,” tegas Menko Airlangga.
Pembahasan sejumlah respons kebijakan dalam rapat tersebut diantaranya terkait dengan respons dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan.
“Kita harapkan para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Pemerintah akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Respons kebijakan yang terukur dari Pemerintah kita harapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini,” pungkas Menko Airlangga.
