INDUSTRIINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jose Rizal menyatakan sangat menyambuut baik pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait akan membuka peluang bagi pengusaha UMKM atau skala kecil untuk terlibat dalam program pemerintah. Salah satunya di sektor perumahan.
“Jika benar pak Prabowo menjalankan kebijakan sebagaimana yang disampaikan pak Hasyim, tentu kami sambut baik. Dan kami siap mendukung program pemerintah dan berkolaborasi,” kata Jose Rizal, Minggu (13/10/2024).
Ia menekankan bahwa Asprindo didirikan memang bertujuan agar pengusaha pribumi mendapatkan kue ekonomi yang signifikan.
“Kami berkumpul, bersatu, untuk memperjuangkan agar pengusaha pribumi diberi kesempatan dan fasilitas berusaha, sama seperti pengusaha non pri. Bahkan kalau kita mau fair, seharusnya pengusaha pribumilah yang menjadi pelaku utama dalam perekonomian kita,” ujarnya.
Jose Rizal pun menyatakan kalau pemerintahan Prabowo menerapkan Affirmative Policy, itu tidak bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminasi kepada pengusaha golongan non pri.
“Karena selama ini tokh kita menyadari bahwa pemerintah lebih banyak memberi kesempatan kepada pengusaha non pri ketimbang pengusaha pribumi. Dan sekarang, kesenjangan antara pengusaha pribumi dan non-pri sudah sangat lebar. Tidak bisa dijembatani lagi tanpa campur tangan kebijakan pemerintah,” ujarnya lagi.
Sebagai Ketua Umum Asprindo, ia berharap pemerintah bisa menggandeng Asprindo untuk mewujudkan kebijakan Affirmative Policy itu. Apalagi bisnis yang disasar untuk mewujudkan kebijakan itu adalah properti, membangun jutaan rumah untuk rakyat. Ini padat karya, tentu akan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Ini bisa menggerakkan pengusaha pribumi di seluruh Indonesia.
“Asprindo memiliki jaringan yang lengkap di seluruh Indonesia, dan saya kira teman-teman pengusaha Asprindo di seluruh Indonesia, termasuk UMKM, menyambut baik kebijakan ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, melarang kontraktor besar untuk menggarap program 3 juta rumah di wilayah pedesaan. Menurutnya, proyek tersebut dikhususkan bagi kontraktor UMKM.
Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar hanya bisa mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.
“Tujuan (pemerintahan) Prabowo-Gibran adalah recreate dan memperbesar the middle class. Dan salah satu cara itu adalah affirmative action. Sehingga maaf, kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf, kita terbuka aja ya,” ujar Hashim dalam Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024).(Vito Zabdiel)
