INDUSTRIINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir menegaskan pers Indonesia harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik di tengah gempuran disrupsi teknologi, dominasi algoritma, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Hal itu disampaikan Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12), sebagai bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, dan Akbar Faisal Uncensored, serta disiarkan secara langsung melalui YouTube Akbar Faisal Uncensored.
Munir menyebut tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali mempertanyakan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, pers saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari keberlanjutan industri media, integritas profesi, hingga tekanan transformasi digital.
“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” ujar Munir.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama LKBN Antara ini juga menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menegaskan, peristiwa bencana menjadi pengingat bahwa pemberitaan pers harus mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan solidaritas sosial.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” katanya.
Munir menegaskan, pemberitaan bencana sejatinya adalah pemberitaan tentang manusia. Karena itu, liputan kebencanaan tidak boleh direduksi hanya menjadi angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis.
“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.
Selain aspek kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilai berada dalam situasi krusial. Ia menilai negara perlu hadir untuk memastikan kebebasan pers, keberlanjutan usaha media, serta kemampuan beradaptasi menghadapi teknologi digital.
“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” kata Munir.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menambahkan, dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi eksistensi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media tak lagi mampu menempatkan koresponden di berbagai daerah.
“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.
Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Wahyu Muryadi mengungkapkan, sejumlah media telah gulung tikar akibat tekanan platform digital. Meski intervensi negara bisa menjadi solusi, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menilai dominasi algoritma platform digital merupakan ancaman serius. Menurutnya, hingga kini upaya penyelesaian regulasi publisher rights masih menemui jalan buntu.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Dhimam Abror mengingatkan agar insan pers tidak bersikap terlalu pesimistis. Ia menilai determinisme teknologi tidak selalu terbukti dalam sejarah media.
Pandangan serupa disampaikan anggota Dewan Pakar PWI Effendi Gazali dan budayawan Sujiwo Tejo. Keduanya menilai teknologi, termasuk AI dan algoritma, akan memunculkan keseimbangan baru dalam industri media, bukan semata menjadi ancaman.
Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan tengah menghadapi tantangan besar. Karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan menjadi fasilitator untuk meningkatkan profesionalisme wartawan agar eksistensi pers tetap terjaga.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers, menjaga standar etika, dan mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab.
“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
