INDUSTRIINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, meminta pemerintah melakukan mitigasi atas dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi agar tidak membebani masyarakat termasuk ke kalangan kecil dan sektor produktif secara berlebihan.
Asep begitu ia disapa mendorong pemerintah untuk dapat benar-benar memberikan perhatian serius terhadap dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi agar tidak membebani masyarakat.
“Perhatian utama harus diarahkan pada bagaimana dampak kenaikan tersebut dapat dikelola secara tepat agar tidak membebani masyarakat kecil dan sektor produktif secara berlebihan,” kata Asep kepada awak media, Sabtu, 18 April 2026.
Asep tidak menampik, kenaikan harga BBM nonsubsidi potensi efek berantai yang luas mulai dari biaya logistik, tarif transportasi, harga jasa, serta tekanan terhadap pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
“Jika tidak diantisipasi secara tepat, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tekanan inflasi,” ungkap Asep.
Atas dasar itu, Asep berharap, PT Pertamina yang memiliki peran strategis sebagai badan usaha milik negara tidak hanya menjalankan fungsi komersial di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.
Asep mengingatkan, Pertamina untuk memperkuat perannya sebagai jangkar stabilitas energi nasional di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara efisiensi bisnis dan tanggung jawab publik menjadi sangat penting,” jelas Asep.
Tak hanya itu, lanjut Asep, pemerintah melalui Pertamina harus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi energi. Langkah ini, diperlukan memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat memperburuk kondisi di lapangan.
“Meningkatkan transparansi dalam mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi, sehingga publik memahami dasar kebijakan dan dapat meminimalisir spekulasi pasar,” imbuh Asep.
Asep mendesak, pemerintah dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan fungsi pelayanan publik atau public service obligation.
Asep menegaskan, sinergi pemerintah dengan Pertamina diperlukan khususnya dalam menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak.
“Lalu mendorong kebijakan mitigasi yang terukur melalui perlindungan sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan transportasi publik,” beber Asep.
Asep mengingatkan, pentingnya memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pasar.
“Kami meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan responsif, dampak kenaikan BBM non-subsidi dapat dikelola tanpa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional,” ungkap Asepz
Asep sekali lagi menjelaskan, bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah melalui peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional pun menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” tegas Assp.
Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tidak Bisa Dihindari
Meski memberikan serangkaian catatan, Asep mengakui, bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah tekanan geopolitik global, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, merupakan kondisi yang sulit dihindari dalam struktur ekonomi energi saat ini.
“Sebagai negara yang masih terhubung dengan pasar energi global, Indonesia tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar,” tutur Asep.
Dalam konteks tersebut, Asep menerangkan, bahwa langkah penyesuaian harga kepada BBM nonsubsidi yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional.
“Upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional,” tandas Ketua Bidang Energi & Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem.
