INDUSTRIINDONESIA.ID, PONTIANAK– Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan LPP Agro Nusantara sebagai salah satu penyelenggara pelatihan, mengadakan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit dan Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pelatihan ini diikuti 30 peserta yang berasal dari Kabupaten Bengkayang. Diadakan di Hotel Harris Pontianak, pelatihan ini berlangsung pada 5 – 9 Agustus 2024 (5 hari).
Para peserta dalam pelatihan pembibitan mendapatkan materi berupa pembelajaran teori di kelas, misalnya mengenai persiapan benih dan bahan tanam, pemupukan dan pengendalian OPT. Selain itu, dalam pelatihan ISPO, materi yang diberikan adalah menajamen kebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, penerapan transparansi, dan peningkatan usaha secara keberlanjutan.
Peserta juga berkesempatan melaksanakan praktik di lapangan mengenai materi terkait dengan didampingi oleh pengajar dan narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
SEVP Operation LPP Agro Nusantara, Pugar Indriawan, mengatakan bahwa secara praktik, pekebun tentu sudah memiliki kemampuan yang biasanya diturunkan atau dilihat dari praktik pekebun lain. “Tetapi praktik yang good dan precision belum tentu dimiliki. Praktik-praktik baik inilah yang menjadi sasaran pelatihan ini. Supaya pekebun tidak hanya menjalankan kebiasaan, tapi memahami hal apa yang sebaiknya dilakukan untuk memaksimalkan fungsi lahan,” ujar Pugar.
Terkait budidaya yang baik dan benar, Ketua Sekretariat Tim Pengembangan SDM PKS Ditjen Perkebunan, Eva Lizarmi mengatakan, ada banyak materi penting dalam pelatihan ini, mulai dari pemilihan bibit, pengolahan lahan hingga peningkatan kualitas panen.
“Saat ini, kata petani sawit, mengolah kebun secara turun temurun. Meski ada diantara mereka yang sudah mengetahui teknik budidaya yang baik dan benar, tetapi sebagian besar juga masih belum memahami. Kondisi ini berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas sawit rakyat yang masih lebih rendah. Salah satu penyebabnya usia pohon kelapa sawit yang sudah puluhan tahun atau kualitas bibit yang tidak baik,” katanya.
“Sehingga perlu diremajakan untuk keberlangsungan sawit kita di tahun yang akan datang. Salah satunya mesti diupayakan budidayanya juga dengan budidaya yang baik dan benar sehingga hasil yang kita harapkan produksi dan lriduktivitas sesuai harapan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar, Heronimus Hero mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya pelatihan ini sesuai permintaan masyarakat untuk diberikan bekal budidaya sawit dan pendampingan ISPO. “Tuntutan 2025 kita diharapkan sudah ISPO semua. Meski itu berat tapi harus dilalui,” jelasnya.
Hero mengatakan, ISPO ini berpengaruh besar terhadap rantai nilai, rantai pasok dan posisi tawar dalam pemasaran produk-produk berbasis kelapa sawit.
Dia berharap pelatihan ini dapat tersebar di seluruh kabupaten di Kalbar. Menurutnya peningkatan kapasitas SDM pekebun harus seimbang terhadap potensi dan luas tanam di Kalbar. Hero berharap para peserta dapat mengikuti proses pelatihan ini dengan baik. Selain dapat pengetahuan juga bisa lebih cepat mendapatan ISPO.
Sebagai informasi, di tahun 2024 ini, BPDPKS dan Ditjenbun menyelenggarakan 11 jenis pelatihan bagi total 6.437 orang peserta. Dilaksanakan secara serempak, BPDPKS dan Ditjebun menggandeng 15 lembaga pelatihan dan menyasar pekebun dari 14 provinsi di Indonesia. Dilihat dari total peserta, jumlah penerima manfaat program ini naik signifikan dari tahun sebelumnya. Sebagai salah satu penyelenggara, LPP Agro Nusantara dipercaya menyelenggarakan 43 judul pelatihan dengan 11 jenis pelatihan.
Secara total LPP Agro Nusantara melatih sejumlah 1.339 peserta secara bertahap dalam periode April – September 2024. Jumlah peserta ini merupakan 21% dari total Data Rekomendasi Teknis. Adapun wilayah pelaksanaan pelatihan ini diadakan di 7 provinsi yaitu: Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten.
