INDUSTRIINDONESIA, RAJA AMPAT – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus mendorong masuknya layanan kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PELNI) ke wilayah tersebut guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi laut.
Aspirasi itu mendapat respons dari Komisaris Independen PELNI, Sosialisman Hidayat Hasibuan, yang melakukan pertemuan dengan Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, untuk membahas langkah tindak lanjut atas kebutuhan strategis tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Raja Ampat menegaskan bahwa kehadiran kapal PELNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat mobilitas masyarakat, mendukung distribusi logistik, serta membuka akses yang lebih luas bagi wisatawan.
“Kami membutuhkan dukungan konektivitas laut yang lebih kuat. Kehadiran kapal PELNI akan sangat membantu membuka akses yang lebih luas, baik untuk masyarakat maupun pengembangan pariwisata Raja Ampat,” ujar Orideko.
Menanggapi hal tersebut, Sosialisman menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti permintaan pemerintah daerah melalui kajian komprehensif serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada jajaran direksi untuk ditindaklanjuti sesuai rencana kerja perusahaan. Pada prinsipnya, kami mendukung pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui transportasi laut yang aman dan andal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa PELNI berkomitmen mendukung kebutuhan daerah, khususnya dalam memperkuat konektivitas wilayah. Namun demikian, pembukaan rute baru tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan pelabuhan, potensi permintaan (demand), hingga keberlanjutan operasional layanan.
“Permintaan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini menjadi perhatian serius untuk segera ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan,” tambahnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan KSOP Sorong, Pj KUPP Raja Ampat, serta anggota DPRD Kota Sorong, Rinoldy Rumfeka.
Langkah ini menjadi awal penting dalam mendorong realisasi layanan kapal PELNI ke Raja Ampat, sekaligus memperkuat sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan wilayah serta pengembangan destinasi pariwisata nasional.
