INDUSTRIINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa sektor manufaktur nasional kembali menunjukkan ketahanannya di tengah ketidakpastian kondisi global seperti konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta kenaikan harga bahan baku.
Dalam ketidakpastian global akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, Kemenperin mencatatat hal tersebut turut menekan rantai pasok, yang salah satunya dipengaruhi pada berkurangnya pasokan bahan baku sejumlah industri. Akibatnya, inflasi harga tidak terelakkan di dalam negeri.
Dari data yang dihimpun Kemenperin bahwa secara global survei Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur menunjukkan tekanan inflasi meningkat dan rantai pasok terganggu akibat konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak pada kenaikan biaya energi dan bahan baku.
“Kalau kita lihat secara global, hampir semua negara mengalami tekanan yang sama, baik dari sisi biaya maupun supply chain,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan resmi, Minggu (5/4/2026).
Pada Maret 2026, tercatat adanya penurunan pada output dan pesanan baru, seiring dengan terganggunya pasokan bahan baku dan membuat harga bahan baku naik. Selain itu, waktu pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan paling tajam sejak Oktober 2021.
Tekanan biaya juga meningkat signifikan, dengan inflasi harga bahan baku mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini mendorong produsen untuk menyesuaikan harga jual guna menjaga keberlanjutan usaha.
Terkait bertahannya sektor manufaktur nasional, hal ini merujuk pada capaian PMI Indonesia pada Maret 2026 yang berada di level 50,1 atau masih berada di zona ekspansi.
“Kami kaget sekaligus bersyukur bahwa di tengah kondisi yang super berat, baik dari sisi global maupun domestik, rata-rata PMI manufaktur Indonesia masih di atas angka 50. Ini menunjukkan resiliensi yang kuat dari sektor manufaktur tanah air,” ujar Agus.
Sepanjang Triwulan-I Tahun 2026, kinerja PMI manufaktur Indonesia tercatat konsisten berada pada fase ekspansi, yakni 52,6 pada Januari dan meningkat menjadi 53,8 pada Februari, sebelum mengalami moderasi ke 50,1 pada Maret. Meski terjadi perlambatan, posisi indeks yang tetap di atas 50 mengindikasikan aktivitas industri masih tumbuh.
Menteri Agus menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kekuatan struktur industri nasional yang didukung oleh permintaan domestik yang relatif terjaga. “Fundamental industri kita masih kuat. Permintaan dalam negeri tetap menjadi penopang utama, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar,” imbuhnya.
Lebih lanjut, jika dibandingkan secara global, posisi PMI Indonesia masih tergolong kompetitif. Sejumlah negara utama juga mengalami perlambatan aktivitas manufaktur pada Maret 2026. Jepang, misalnya, mencatat PMI sebesar 51,6, turun dari bulan sebelumnya meskipun masih berada di zona ekspansi.
Di kawasan ASEAN, Indonesia tetap berada dalam kelompok negara dengan PMI ekspansif, bersama beberapa negara seperti Thailand di angka 54,1, Malaysia tercatat 50,7, Myanmar tercatat 51,5, dan Filipina tercatat 51,3. Namun demikian, tidak semua negara mampu menjaga momentum ekspansi secara konsisten, yang berarti tekanan global sedang terjadi merata di beberapa kawasan.
Agus menekankan soal pelaku industri masih menunjukkan optimisme terhadap prospek ke depan. Pada survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026, sebanyak 73,7 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil, dengan tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan sebesar 71,8 persen.
Atas dasar optimisme pasar yang diklaim pemerintah, Agus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan sektor manufaktur, termasuk penguatan struktur industri, peningkatan utilisasi kapasitas produksi, serta optimalisasi pasar domestik sebagai penopang utama pertumbuhan.
“Kami bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait akan terus memastikan industri dalam negeri tetap bergerak, adaptif, dan kompetitif. Ketahanan ini harus dijaga karena sektor manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Menperin.
